10.49
HTML-TJIMAHI
JAKARTA--MICOM: Mantan anggota Badan Anggaran Romahurmuziy menuturkan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun 2011 sebesar 40,49 juta kl akan terlampaui. Penyalahgunaan BBM subsidi hanya mencapai angka 1-2% dari total kuota.
Menurut mantan anggota Komisi VII DPR yang kini menjabat anggota Komisi IV, perkiraan kenaikan kuota BBM subsidi sebesar 3-4% akibat penyalahgunaan BBM subsidi hanyalah pembelaan pihak terkait.
"Penyalahgunaan BBM subsidi itu angkanya tidak bisa diprediksi. Ini jelas mengambinghitamkan penyalahgunaan BBM subsidi," ujarnya, Kamis (1/9).
Adapun, Romahurmuziy mengatakan rendahnya sinergi data antara kebutuhan BBM dan meningkatnya volume kendaraan menjadi faktor penting dalam penentuan kuota.
Ia menuturkan pengawasan bukanlah jalan keluar dari permasalahan penyalahgunaan BBM.
Sebab, selama ini, pengawasan tidak banyak memberikan andil dalam pemanfaatan BBM subsidi secara maksimal.
"Ada permintaan di KUD Mina, tetapi ditolak, karena khawatir penyalahgunaan BBM," paparnya.
Romahurmuziy menjelaskan pengurangan disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi merupakan langkah konkret agar kuota yang ditetapkan tidak terlampaui.
"Kalau kita lihat harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi, disparitasnya mencapai 30%," paparnya.
Idealnya, disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi, menurut Romahurmuziy, hanyalah sebesar 10%.
Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam pemilihan BBM yang digunakan.
Lebih lanjut, Romahurmuziy mengungkapkan ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan uji coba pembatasan subsidi BBM, antara lain dengan smart card.
"Anggaran yang ditumpahkan begitu minimalis, di bawah Rp10 miliar, bahkan hanya Rp2 miliar," terangnya.
Romahurmuziy mengungkapkan uji coba, khususnya penggunaan smart card, sudah pernah dilaksanakan di Batam dengan anggaran sebesar Rp10-20 miliar pada 2007.
Namun, hingga kini, belum ada penjelasan hasil dari uji coba tersebut. (*/OL-10)
Menurut mantan anggota Komisi VII DPR yang kini menjabat anggota Komisi IV, perkiraan kenaikan kuota BBM subsidi sebesar 3-4% akibat penyalahgunaan BBM subsidi hanyalah pembelaan pihak terkait.
"Penyalahgunaan BBM subsidi itu angkanya tidak bisa diprediksi. Ini jelas mengambinghitamkan penyalahgunaan BBM subsidi," ujarnya, Kamis (1/9).
Adapun, Romahurmuziy mengatakan rendahnya sinergi data antara kebutuhan BBM dan meningkatnya volume kendaraan menjadi faktor penting dalam penentuan kuota.
Ia menuturkan pengawasan bukanlah jalan keluar dari permasalahan penyalahgunaan BBM.
Sebab, selama ini, pengawasan tidak banyak memberikan andil dalam pemanfaatan BBM subsidi secara maksimal.
"Ada permintaan di KUD Mina, tetapi ditolak, karena khawatir penyalahgunaan BBM," paparnya.
Romahurmuziy menjelaskan pengurangan disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi merupakan langkah konkret agar kuota yang ditetapkan tidak terlampaui.
"Kalau kita lihat harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi, disparitasnya mencapai 30%," paparnya.
Idealnya, disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi, menurut Romahurmuziy, hanyalah sebesar 10%.
Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam pemilihan BBM yang digunakan.
Lebih lanjut, Romahurmuziy mengungkapkan ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan uji coba pembatasan subsidi BBM, antara lain dengan smart card.
"Anggaran yang ditumpahkan begitu minimalis, di bawah Rp10 miliar, bahkan hanya Rp2 miliar," terangnya.
Romahurmuziy mengungkapkan uji coba, khususnya penggunaan smart card, sudah pernah dilaksanakan di Batam dengan anggaran sebesar Rp10-20 miliar pada 2007.
Namun, hingga kini, belum ada penjelasan hasil dari uji coba tersebut. (*/OL-10)
Posted in: Article/News
0 komentar:
Posting Komentar